Pendidikan Yang Mandiri

guru21Oleh C. Dwi Atmadi

Negara melalui UU itu membebani warga negara dalam beaya pendidik-an. Padahal menurut UUD 1945 pendidikan merupakan hak warga negara seka¬ligus kewajiban negara untuk mencer-daskan rakyat. Pembatalan itu merupakan upaya mengembalikan peran dan tanggung jawab negara.

Kekacauan pendidikan kita mengindikasikan bahwa ada ketidakberesan. Negara tidak lagi menjadi ’rumah’ yang menentramkan. Represi kebijakan justru dilanggengkan melalui produk UU diskriminatif. Negara tengah membingkai arogansinya melalui deretan peraturan perundang-undangan. Andaikan MK bisa ’dibeli’ negara, maka pendidikan sebagai pilar utama pemanusiaan menjadi tumbal. Ketika pilar pendidikan digadaikan kekuasaan, maka Republik ini tengah melangkah menuju kegelapan.
Kegelisahan publik, pendidikan menjadi momen refleksi kritis di tengah pergulatan politik pendidikan kita agar berani merumuskan sikap dan komitmen tegas.

Tiga Hal Pokok Pendidikan

Menurut Dr. J. Riberu, ada tiga hal pokok dalam dunia pendidikan, yaitu relevansi, mutu dan pemerataan pendi-dikan. Relevansi dan mutu terkait dengan hakikat pendidikan dan pengajaran. Hal ini mesti menjadi komitmen dan tanggung jawab institusi pendidikan. Sedangkan pemerataan pendidikan terkait dengan ideologi negara dalam kaitan dengan pendidikan. Tugas negara ini mesti dituntut keadilannya oleh segenap komponen bangsa, terutama ketika diskriminasi dan represi negara terhadap golongan minoritas tersalur melalui dimensi pendidikan. Pendidikan mem¬bekali anak didik dengan pengetahuan dan ketrampilan, sikap-sikap kejujuran/ keprofesian dan sikap hidup yang berpe-doman pada moralitas. Hal ini mungkin ketika setiap elemen yang terlibat dalam pendidikan menguasai peta per¬masalahan global, menganalisis dan merumuskan langkah-langkah antisipatif yang terbuka terhadap perkembangan baru dalam konteks lokal. Sementara itu mutu pendidikan akan menentukan kadar ketangguhan institusi untuk menghasilkan tamatan yang sesuai dengan harapan. Kadar ketangguhan itu ditentukan mutu sarana dan prasarana pembelajaran dan mutu tenaga kependidkan dan perguruan (2005: XXVII-IVI).

Paska UN dan kemenangan di MK, apa yang bisa dilakukan lembaga-lembaga pendidikan, khususnya yang bernaung di bawah Gereja?

Pertama, mengupayakan pendidikan yang kontekstual dengan kualitas mutu terjaga. Hal itu merupakan ’perlawanan kreatif’ terhadap kebijakan politik pendidikan yang diskriminatif. Relevansi dan mutu pendidikan ini dibangun di atas landasan disiplin yang lahir dari kesadaran untuk ’survive’ di masa depan yang penuh persaingan. Pendidikan yang relevan, dengan kualitas mutu yang terjaga dan dalam bingkai disiplin yang tulus bisa menjadi sebuah koreksi atas politik pendidikan yang tidak konsisten selama rentang usia kemerdeka¬an, yaitu ganti menteri ganti kebijakan. Ketidakkonsistenan ini sebetulnya menggambarkan kerapuhan komitmen negara dan keterpecahan kepribadian (psikis) pejabat negara bidang pendidikan yang justru hendak meruntuhkan dan memporakporandakan keindahan Indonesia dalam bingkai keragaman.

Kedua, ketika pendidkan kita memiliki relevansi dengan gerak zaman, dengan kualitas mutu terjaga, kita sesungguhnya telah membangun kemandirian yang kokoh dalam ranah pendidikan. Kemandirian adalah nilai yang menunjukkan bahwa kita memiliki kapasitas yang bisa menjadi kekuatan untuk membangun manusia dan bangsa. Kekuatan ini akan mengokohkan kita di tengah badai diskriminasi dan arus perkembangan global yang menuntut partisipasi kreatif dan adaptasi kritis kita.

Pengokohan Komitmen

Lembaga pendidikan perlu mengokohkan komitmen pemberdayaan ini melalui program manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai jembatan menuju tumbuh¬nya institusi pendidikan yang mandiri dalam dimensi relevansi, mutu dan pemerataan berbasis disiplin. Hal ini niscaya menumbuhkan dan membangun kompetensi, yaitu kemampuan yang mewajah dalam pengembangan bakat, talenta dan keunggulan secara cepat dan tepat. Kompetensi tidak berhenti pada proses pentransferan dan pemupukan aneka pengetahuan dalam ’komputer’ otak anak didik yang terbatas. Langkah ini akan menghantar anak didik memiliki kompetensi dasar yaitu mampu belajar sendiri secara mandiri. Kemandirian institusional akan menumbuhkan kemandirian personal yang melihat hidup sebagai sebuah sekolah kemandirian.***

dari berbagai sumber

Memaknai Perjalanan
70 tahun KAS