Mendamba Pemimpin Yang Rela Berkorban: Sebuah Refleksi Kemerdekaan Bangsa

Oleh: Rm. Lambertus Issri Purnomo Murtyanto, Pr

soekarno-di-tuguPembaca LENTERA yang terkasih, bulan ini kita merayakan 66 tahun usia kemerdekaan negara tecinta kita Republik Indonesia. Setiap tahun dalam bulan Agustus, kita bersama dengan masyarakat seluruh Indonesia me­laksana­­kan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI. Suasana yang kita rasakan adalah gembira dan sukaria. Memang hari kemerdekaan ini patut kita rayakan dengan penuh sukacita, karena bangsa kita telah lepas dari penjajahan bangsa lain, menjadi bangsa mandiri. Akan tetapi hari kemerdekaan ini patut juga kita guna­kan sebagai kesempatan untuk berefleksi diri apakah kemerdekaan ini sungguh-sungguh telah membawa bangsa ini menuju hidup damai sejahtera?

Dalam preambule UUD 1945 aline 4 disebutkan tujuan negara: “Kemudian daripada itu untuk mem­bentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas­kan kehidupan bangsa,…dst.” Berdasarkan dari preambule tersebut kita mengetahui sekurang-kurangnya ada tiga bidang yang mesti diupayakan oleh negara untuk rakyatnya: melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan. Entah siapapun pemimpinnya dan bagaimana pemerintahan dijalankan setidak-tidak tiga bidang itu menjadi arah dan tujuan yang pasti bagi jalannya kepemimpinan pemerintahan bangsa ini. Segala yang kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemangku jalannya pemerintahan negara ini mesti berdasar pada cita-cita atau tujuan tersebut. Apakah memang demikian realitanya? Jawaban atas pertanyaan itu bisa kita temukan dengan kita berefleksi mengenai situasi jalannya pemerintahan negara kita akhir-akhir ini.

Para pembaca LENTERA tentu sependapat bahwa situasi bangsa dan negara kita ini masih sangat jauh dari tujuan dan cita-cita. Bisa kita lihat apakah negara sungguh-sungguh melindungi warganya beserta dengan hak-haknya?  Nasib para TKI di luar negeri menjadi bukti lemahnya negara melindungi warganya. Belum lagi banyak kasus berkaitan dengan perlindungan hukum yang masih tebang pilih. Tajam di bawah tumpul di atas, begitulah hukum di negara kita berlaku. Apakah negara ini yang kaya raya akan hasil alamnya ini sungguh-sungguh berupaya menyejahterakan rakyatnya?  Walaupun Badan Pusat Statistik pada bulan Maret lalu menyampaikan data penurunan angka kemiskinan dari 31,02 juta orang tahun 2010  menjadi 30,02 juta orang tahun 2011 (total penduduk Indonesia 250juta), sudah menjadi rahasia umum bahwa pada realitanya lebih dari itu jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Lebih-lebih bila kita berbicara tentang pemerataan ekonomi, tidak kita sangkal kekayaan negara ini dinikmati hanya oleh segelintir orang.

Demikian pula dengan upaya mencerdaskan bangsa, negara kita belum mampu mewujudkannya. Pen­canangan wajib belajar 9 tahun dan sekolah gratis, masih sekedar kata-kata yang indah belaka. Kenyataannya masih banyak anak negeri ini yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena terhambat masalah keuangan. Fasilitas pendidikan yang juga masih banyak yang tidak layak. Dan lagi sitem pendidikan nasional yang tidak menentu menambah deret panjang ketidakmampuan negara men­cerdas­kan bangsanya. Padahal telah disediakan anggaran sebesar 20% khusus untuk pendidikan. Bagaimana ini semua bisa terjadi?

Salah satu faktor penyebab utama adalah sikap mental para penyelenggara negara ini yang masih sektarian. Mereka pada umumnya hanya mengutamakan diri, keluarga, golongan ataupun partainya. Kasus demi kasus yang terjadi akhir-akhir ini baik di tingkat nasional maupun daerah, membuktikan hal tersebut. Hasrat dan keinginan untuk menjadi pemimpin tidaklah murni untuk membawa kesejahteraan umum, namun semata untuk kepentingan diri. Sulitlah kita kita temukan sosok pemimpin negri ini yang sungguh-sungguh berjuang demi kebesaran dan kemakmuran bangsanya. Sebaliknya banyak kita jumpai sosok pemimpin yang justru mengorbankan rakyatnya demi keselamatan diri. Sikap ini tewujud dalam tindak korupsi. Di saat situasi aman, hasil korupsi dinikmati sendiri, namun di saat diperkarakan dengan segera mencari kambing hitam, “cokot” kanan dan kiri untuk menyelamatkan diri sendiri.

Para pembaca LENTERA yang terkasih, kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Ini merupakan anugrah Tuhan yang patut kita syukuri. Namun kita juga menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini perlu dikelola dengan baik, agar bangsa ini bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Oleh karena itu kita membutuhkan sosok pemimpin negara yang sungguh rela berjuang dan berkorban demi kesejahteraan rakyat­nya dan kebesarannya bangsa­nya. Maka marilah kita berupaya menghayati ajaran Kristus yang rela wafat demi hidup manusia, sehingga hidup kita bisa menjadi saksi bagi masyarakat untuk rela berkorban demi sesama.***