Kebebasan Beragama: Memerdekakan Manusia ‘Merdeka’

 

Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa. Tahun 2016 ini negara kita telah berusia 71 tahun. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa atau menjadi hak suatu bangsa. Kemerdekaan suatu bangsa diproklamasikan atau dinyatakan dengan berdirinya suatu negara yang menjamin hak-hak asasi setiap warga negaranya.

Secara universal Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan YME. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan yang lainnya.

Jack Donnely mendefinisikan hak asasi tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas. Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari Tuhan YME
.
Sementara menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. John Locke menjelaskan bahwa HAM merupakan hak kodrat pada diri manusia yang merupakan anugerah atau pemberian langsung dari Tuhan YME.

Ada berbagai macam hak asasi manusia, yakni: 1.) hak asasi pribadi, 2.) hak asasi ekonomi, 3.) hak asasi politik, 4.) hak asasi hukum, 5.) hak asasi sosial dan budaya, dan 6.) hak asasi peradilan. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif dalam setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Jadi kebebasan beragama termasuk dalam hak asasi pribadi.

Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, kita tidak hanya berfokus pada suatu bangsa yang merdeka secara politik, tetapi kemerdekaan yang menyeluruh, termasuk kemerdekaan atau kebebasan setiap individu untuk melaksanakan hak asasinya. Negara yang merdeka sudah seharusnya menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya, bukan membelenggunya, sebab kemerdekaan hanya bermakna ketika diartikan secara positif, yakni demi kebaikan bangsa dan setiap individu.

Dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, secara ideologis kebebasan beragama dijamin dalam sila pertama Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan sila pertama ini, segala hal yang berhubungan dengan atau berasal dari Tuhan YME, manusia tidak berkewenangan untuk menguranginya, membelenggunya, melarangnya atau bahkan menghapuskannya.

Namun apa yang secara ideologis dicanangkan tidak selalu atau serta merta dalam praktek dilaksanakan atau diindahkan. Pemerintah yang seharusnya menjamin kebebasan beragama para warga negaranya dan melindungi warga negaranya masih ikut campur tangan atau intervensi dalam urusan agama warga negaranya. Kalau urusan agama adalah hak asasi pribadi seharusnya tidak perlu ada menteri agama, yang dalam prakteknya hanya lebih memperhatikan agama tertentu. Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga tidak perlu mencantumkan agama seseorang.

Kebebasan beragama mencakup kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini. Dalam hal ini pun di Indonesia tidak selalu ada jaminan. Masih saja ada kelompok yang merasa bahwa agamanya adalah agama yang paling benar dan melarang agama lain, bahkan yang secara sah diakui oleh negara, untuk melaksanakan ibadahnya; dan penyelenggara negara yang seharusnya menjamin dan melindungi warga negaranya yang lemah, tidak banyak bertindak dan bahkan terkesan membiarkan.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah masalah pendirian rumah ibadah. Betapa perlakuan penyelenggara negara benar-benar masih jauh untuk benar-benar berlaku adil. Dalam beberapa kasus, bahkan pemerintah yang telah mengeluarkan izin pendirian tempat ibadah karena segala persyaratan telah terpenuhi, toh masih kalah dengan kelompok agama tertentu yang akhirnya membatalkan izin tersebut.

Setelah 71 tahun Indonesia merdeka, ternyata tidak setiap individu sebagai warga negara dapat mengalami kebebasan pribadi, belum lagi kebebasan dalam hal yang lain. Maka setiap merayakan ulang tahun kemerdekaan terus-menerus kita dihadapkan pada tantangan untuk memerdekakan manusia ‘merdeka’. Adanya Kementerian Hukum dan HAM sepertinya masih belum menjamin bahwa HAM setiap warga negara itu sungguh-sungguh dijamin dan dilindungi. Tak henti-hentinya menyuarakan hal ini adalah suatu upaya untuk terus-menerus memperjuangkan dan memerdekakan manusia ‘merdeka’.

Robertus Hardiyanta, Pr